Ambon, 24–25 Oktober 2025 — Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura (UNPATTI) turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja Konsorsium Program Studi Ilmu Pemerintahan (KAPSIP) dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro, Semarang.

Kegiatan yang mengusung tema “Digital and Sustainable Governance, Policy, and Politics in Public Sector” ini diikuti oleh para akademisi, praktisi, serta dosen ilmu pemerintahan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Seminar ini berfokus pada perkembangan tata kelola pemerintahan digital, penguatan kebijakan publik berkelanjutan, serta dinamika politik sektor publik di era transformasi digital.

Dari Prodi Ilmu Pemerintahan UNPATTI, hadir empat dosen sebagai peserta aktif, yaitu:

1. Prof. J. Madubun, M.Si

2. Dr. Wahab Tuanaya, M.Si

3. Judy de Fretes, M.Si

4. Nurainy Latuconsina, M.Si

Kehadiran para dosen UNPATTI dalam kegiatan nasional ini menjadi bagian dari komitmen Prodi Ilmu Pemerintahan untuk terus meningkatkan kapasitas akademik, memperluas jejaring kerja sama, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang governance dan kebijakan publik.

Selain seminar, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja KAPSIP dan ADIPSI, yang membahas agenda penguatan kurikulum, peningkatan kualitas penelitian dosen, serta rencana kolaborasi antarlembaga pendidikan tinggi dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.

Melalui partisipasi ini, Prodi Ilmu Pemerintahan UNPATTI berharap dapat terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta mendorong implementasi tata kelola pemerintahan yang digital, efisien, dan berkelanjutan selaras dengan tuntutan zaman.

“WELCOME TO PRODI ILMU PEMERINTAHAN 2025”

Ambon, 08 September 2025.  HMPS Ilmu Pemerintahan Sambut Mahasiswa Baru dengan Tema Solidaritas dan Budaya Disrupsi 5.0

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Pemerintahan kembali melaksanakan kegiatan unggulan “Welcome to Prodi” sebagai agenda tahunan untuk menyambut mahasiswa baru angkatan 2025. Kegiatan ini telah menjadi tradisi selama tiga tahun terakhir dan bertujuan untuk memperkenalkan lingkungan akademik, organisasi kemahasiswaan, serta budaya belajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Dengan mengusung tema “Membangun Solidaritas Mahasiswa Ilmu Pemerintahan dalam Membentuk Intelektual Muda dan Berbudaya Disrupsi 5.0”, kegiatan ini dirancang sebagai langkah awal untuk membangun rasa kebersamaan, kedisiplinan, dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia akademik berbasis perkembangan teknologi dan dinamika era disrupsi.

Pada kegiatan tersebut, mahasiswa baru diperkenalkan dengan struktur organisasi HMPS, dosen pengampu mata kuliah, serta para kakak tingkat dari angkatan sebelumnya. Selain itu, mereka juga diberikan gambaran mengenai proses perkuliahan, peluang kegiatan kemahasiswaan, dan ruang-ruang pengembangan diri yang tersedia di Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan, HMPS Ilmu Pemerintahan berharap para mahasiswa baru dapat lebih cepat beradaptasi serta membangun hubungan yang harmonis dengan sivitas akademika. “Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik di kemudian hari dan menjadi awal yang positif bagi mahasiswa baru untuk berkembang sebagai intelektual muda yang siap menghadapi tantangan zaman,” ujar panitia pelaksana.

Kegiatan Welcome to Prodi menjadi bukti komitmen HMPS Ilmu Pemerintahan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, produktif, dan responsif terhadap perkembangan era digital 5.0. Dengan semangat solidaritas dan kebersamaan, mahasiswa baru diharapkan mampu menapaki perjalanan akademik mereka dengan percaya diri dan penuh motivasi.

Ambon, 24 Juli 2025 — Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, menyelenggarakan Yudisium Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 di Aula FISIP Unpatti. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh suasana haru, menjadi momen penting bagi para mahasiswa yang resmi menyelesaikan masa studi mereka.

Sebanyak 24 mahasiswa dinyatakan lulus dan dilepas untuk melangkah ke fase baru dalam kehidupan, baik memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan, maupun berkontribusi langsung di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan menyampaikan ungkapan bangga dan harapan besar kepada seluruh lulusan.

“Yudisium ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan pengabdian kalian di masyarakat. Ilmu Pemerintahan bukan hanya teori, tetapi pedoman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil, bersih, dan demokratis,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri para dosen, tenaga kependidikan, serta orang tua mahasiswa yang memberikan dukungan dan doa bagi para lulusan. Beberapa mahasiswa juga menyampaikan kesan dan pesan, merefleksikan perjalanan panjang mereka selama mengikuti perkuliahan, mulai dari tantangan akademik hingga kebersamaan yang terjalin selama empat tahun.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan. Yudisium ini menegaskan kesiapan para lulusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpatti untuk menjadi agen perubahan, membawa ilmu dan nilai yang diperoleh selama kuliah menuju dunia profesional dan pengabdian masyarakat.

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpatti Jalin Kerja Sama Strategis dengan Academia Politica untuk Pendidikan Iklim dan Partisipasi Politik Anak Muda

Ambon — Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Pattimura resmi menjalin kerja sama dengan organisasi kepemudaan Academia Politica atau Yayasan Partisipasi Muda (YPM) dalam rangka memperkuat pendidikan politik dan kesadaran lingkungan bagi generasi muda di Maluku. Kerja sama ini ditandai melalui kegiatan seminar bertema “Dampak Perubahan Iklim Ambon: Nelayan Sulit Dapat Ikan, Kita Sulit Dapat Makan”, yang digelar di Ambon.

Direktur Eksekutif Academia Politica, Neildeva Despendya Putri, menegaskan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya warga Indonesia timur, mengenai isu perubahan iklim. Menurutnya, tanpa kesadaran yang kuat, upaya menjaga Ambon dan Maluku dari kerusakan lingkungan akan sulit dilakukan.

Neildeva juga menekankan hubungan erat antara perubahan iklim dan keputusan politik.

“Anak muda harus melek politik, karena setiap kebijakan berdampak langsung pada kehidupan kita,” ujar Neildeva.

Ia mencontohkan dampak nyata seperti penurunan kualitas udara akibat penggunaan energi kotor dan pencemaran laut akibat proyek tambang, yang membuat nelayan semakin sulit menangkap ikan.

Sebagai bagian dari kerja sama, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpatti melalui Ketua Program Studi, Mike J. Rolobessy, M.T, memaparkan situasi perubahan iklim di Maluku. Ia menjelaskan bahwa kerusakan terumbu karang menjadi salah satu dampak paling serius akibat aktivitas manusia seperti pengeboman ikan, pembuangan limbah, penggunaan jangkar sembarangan, hingga praktik bameti.

“Ekosistem laut kita semakin tidak stabil. Jika ini berlanjut, banyak spesies akan punah dan nelayan akan semakin kesulitan mencari ikan,” jelas Mike.

Kerja sama ini juga melibatkan kolaborasi dengan instansi pemerintah. Selfrida M. Horhoruw dari Dinas Kehutanan dan Perikanan Provinsi Maluku memaparkan posisi strategis Maluku dalam kawasan Coral Triangle, pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Ia mengingatkan bahwa wilayah ini terancam oleh overfishing, penggunaan energi kotor, dan eksploitasi terumbu karang.

Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, telah mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti Pergub No. 29/2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Pergub No. 43/2024 tentang Konservasi Penyu sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan lingkungan.

Dari pihak mitra, R. Jemmy Talakua dari Yayasan Rumah Generasi menyoroti dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, dan masyarakat adat. Ia menegaskan perlunya kebijakan inklusif dalam menghadapi krisis iklim.

Kerja sama Prodi Ilmu Pemerintahan dengan Academia Politica juga menekankan prinsip inklusivitas. Salah satu peserta tuli, Hawa Tuhulele, mengapresiasi ruang yang diberikan bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan ini.

“Kami merasa dihargai. Ini bukti bahwa semua suara memiliki tempat dalam perjuangan melawan krisis iklim,” ungkap Hawa.

Peserta muda lainnya, Azmi dari SMAN 13 Ambon, memberikan pesan khusus untuk generasi muda Ambon.

“Anak-anak Ambon jangan takut bersuara! Masa depan Ambon ada di tangan kita,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpatti dan Academia Politica sepakat untuk melanjutkan kolaborasi dalam penelitian, edukasi politik, dan penguatan kesadaran iklim. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda Maluku yang kritis, peduli lingkungan, dan siap menjadi agen perubahan di daerah kepulauan.

Ambon — Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2023 memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk terjun langsung dalam dunia kerja melalui penempatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis antara kampus dan lembaga penyelenggara pemilu dalam rangka memperkuat kapasitas mahasiswa pada bidang tata kelola dan pengawasan demokrasi.

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tentang politik dan pemerintahan di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis mengenai sistem pengawasan pemilu, proses penanganan pelanggaran, serta dinamika koordinasi kelembagaan. Mereka turut dilibatkan dalam berbagai aktivitas, mulai dari dokumentasi pengawasan, penyusunan laporan, analisis kasus, hingga kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan pemilih.

Koordinator program MBKM Prodi Ilmu Pemerintahan menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mengintegrasikan teori dan praktik, sehingga mahasiswa mampu memahami cara kerja lembaga negara sekaligus mengasah kemampuan profesionalnya.

“MBKM di Bawaslu menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa. Mereka tidak hanya melihat bagaimana lembaga bekerja, tetapi juga turut merasakan ritme dan tanggung jawab pengawasan pemilu yang sesungguhnya,” ungkapnya.

Selama mengikuti kegiatan, mahasiswa juga mendapatkan penguatan wawasan kelembagaan, peningkatan keterampilan komunikasi, kemampuan analisis, serta pemahaman tentang etika birokrasi. Hal ini diharapkan dapat menjadi modal penting ketika mereka nantinya memasuki dunia profesional, khususnya di sektor pemerintahan dan kepemiluan.

Namun demikian, beberapa mahasiswa mengakui bahwa keterbatasan waktu dalam menjalankan tugas lapangan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pengaturan jadwal dan manajemen waktu menjadi pelajaran berharga yang mereka peroleh selama mengikuti program ini.

Kegiatan MBKM di Bawaslu tahun 2023 ini menjadi bukti bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan terus berupaya menghadirkan pendidikan yang relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja serta tuntutan perkembangan demokrasi di Indonesia.