Maluku Tengah, 26 April 2025 — Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura kembali melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), kali ini berlokasi di Negeri Tamilouw, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu ini mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan dan Resolusi Konflik Menuju Kemandirian Desa.”
Kegiatan PkM ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah negeri serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Selain itu, topik resolusi konflik diangkat sebagai isu strategis mengingat peran penting masyarakat adat dan pemerintah negeri dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan menyampaikan bahwa PkM ini merupakan komitmen akademik sekaligus bentuk kontribusi nyata kampus dalam mendukung pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.
“Kemandirian desa tidak bisa dicapai tanpa tata kelola pemerintahan yang baik dan kemampuan masyarakat mengelola potensi konflik. Karena itu, kami hadir bukan hanya memberi edukasi, tetapi juga membangun kerja sama jangka panjang,” ujarnya.
Selama kegiatan, tim PkM melaksanakan sejumlah agenda, di antaranya:
-
Penyuluhan tata kelola pemerintahan desa terkait transparansi anggaran, perencanaan pembangunan, dan akuntabilitas publik.
-
Pelatihan resolusi konflik lokal, termasuk pendekatan mediasi, penguatan peran lembaga adat, dan strategi pencegahan konflik sosial.
-
Diskusi kelompok bersama perangkat negeri dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi tantangan tata kelola serta peluang penguatan kelembagaan desa.
-
Sesi pemberdayaan pemuda, berfokus pada peran generasi muda sebagai garda depan menjaga keamanan sosial sekaligus pendorong inovasi desa.
Antusiasme masyarakat Tamilouw terlihat dari tingginya partisipasi perangkat negeri, tokoh adat, pemuda, dan warga yang aktif bertanya serta menyampaikan pengalaman terkait dinamika pemerintahan dan potensi konflik sosial di lingkungan mereka.
Pemerintah Negeri Tamilouw men
yambut baik kegiatan ini dan berharap kerja sama dengan Unpatti dapat terus berlanjut.
Raja Negeri Tamilouw menyampaikan apresiasi:
“Pengetahuan tentang tata kelola dan penyelesaian konflik sangat penting bagi kami. Dengan adanya kegiatan ini, kami semakin yakin bahwa Tamilouw dapat bergerak menuju desa yang lebih mandiri dan harmonis.”
Acara ditutup dengan penyerahan plakat, foto bersama, dan penyusunan rencana tindak lanjut berupa pendampingan lanjutan dari Prodi Ilmu Pemerintahan.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan negeri-negeri adat di Maluku, sekaligus memperkuat peran akademisi dalam membantu pemerintah desa mewujudkan tata kelola yang stabil, damai, dan berdaya saing.