Ambon — Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tahun 2023 memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan untuk terjun langsung dalam dunia kerja melalui penempatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis antara kampus dan lembaga penyelenggara pemilu dalam rangka memperkuat kapasitas mahasiswa pada bidang tata kelola dan pengawasan demokrasi.
Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tentang politik dan pemerintahan di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis mengenai sistem pengawasan pemilu, proses penanganan pelanggaran, serta dinamika koordinasi kelembagaan. Mereka turut dilibatkan dalam berbagai aktivitas, mulai dari dokumentasi pengawasan, penyusunan laporan, analisis kasus, hingga kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan pemilih.
Koordinator program MBKM Prodi Ilmu Pemerintahan menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk mengintegrasikan teori dan praktik, sehingga mahasiswa mampu memahami cara kerja lembaga negara sekaligus mengasah kemampuan profesionalnya.
“MBKM di Bawaslu menjadi ruang belajar nyata bagi mahasiswa. Mereka tidak hanya melihat bagaimana lembaga bekerja, tetapi juga turut merasakan ritme dan tanggung jawab pengawasan pemilu yang sesungguhnya,” ungkapnya.
Selama mengikuti kegiatan, mahasiswa juga mendapatkan penguatan wawasan kelembagaan, peningkatan keterampilan komunikasi, kemampuan analisis, serta pemahaman tentang etika birokrasi. Hal ini diharapkan dapat menjadi modal penting ketika mereka nantinya memasuki dunia profesional, khususnya di sektor pemerintahan dan kepemiluan.
Namun demikian, beberapa mahasiswa mengakui bahwa keterbatasan waktu dalam menjalankan tugas lapangan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Pengaturan jadwal dan manajemen waktu menjadi pelajaran berharga yang mereka peroleh selama mengikuti program ini.
Kegiatan MBKM di Bawaslu tahun 2023 ini menjadi bukti bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan terus berupaya menghadirkan pendidikan yang relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja serta tuntutan perkembangan demokrasi di Indonesia.